Pembelaan

Mendukung Kebijakan Pemerintah Bersama Mitra

Rutgers WPF Indonesia melihat pemerintah sebagai aktor utama perubahan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan status kesehatan seksual dan reproduksi remaja di Indonesia. Pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai ke desa-desa. Pemerintah dapat memperbaiki aturan-aturan, mengubah skala prioritas pembangunan, menjalin kerjasama dengan pemerintah asing atau lembaga-lembaga dunia dan dapat mengatur alokasi sumberdaya termasuk tenaga ahli dan keuangan.

Oleh karena itu Rutgers WPF Indonesia, disamping menjalankan inisiatif dan dukungannya terhadap program-program yang dijalankan organisasi mitra dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), juga mendukung kinerja dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan dan perhatian kepada perbaikan kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan generasi muda khususnya.

Advokasi yang dilakukan tentu saja tidak berpengaruh jika tidak didukung dengan data-data yang akurat yang menunjukkan tingkat urgensi dari persoalan yang ada. Sebut saja persoalan minimnya pengetahuan remaja tentang kekerasan dan perilaku seksual berisiko; kurangnya fasilitas layanan kesehatan khususnya menyangkut kesehatan seksual dan reproduksi; minimnya anggaran di daerah untuk menyediakan layanan dan penyuluhan terkait kesehatan kesehatan seksual dan reproduksi, dan banyak persoalan lain. Semua persoalan tersebut disampaikan dengan data angka-angka kerugian yang diderita masyarakat yang artinya mengancam pembangunan manusia Indonesia.

Untuk memperkuat daya dan dukungan kepada pemerintah, Rutgers WPF Indonesia juga berpartisipasi aktif bersama mitra mendorong terbentuknya forum-forum para orang dewasa, para remaja dan para jurnalis; . Rutgers WPF Indonesia juga turut memfasilitasi terbentuknya Aliansi Satu Visi yang anggotanya terdiri dari berbagai organisasi yang peduli HKSR juga merupakan upaya memperkuat pesan tentang betapa seriusnya persoalan yang sedang dihadapi. Secara internasional, Rutgers WPF Indonesia juga turut berperan aktif dalam menyuarakan ajakan kepada lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengarahkan kepedulian pemerintah masing-masing negara terhadap persoalan terkait HKSR.

Berikut ini beberapa hasil kerja terkait kebijakan bersama pemerintah yang dilakukan melalui organisasi-organisasi mitra Rutgers WPF Indonesiadi provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa-desa: 

  • Jawa Timur - Adanya dukungan dari Bupati Jombang terhadap kerjasama program MenCare+ dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung kegiatan program MenCare+ yang dituangkan dalam implementasi Undang-Undang Desa tentang pelibatan laki-laki dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di Jombang
  • Yogyakarta - Terbitnya 3 kebijakan publik yang dihasilkan selama tahun 2014 tentang pelibatan laki-laki yaitu Deklarasi Dukuh (kampung) se-kecamatan Gedangsari, Yogyakarta terkait dengan pencegahan pernikahan dini usia anak.
  • Adanya MoU antara Rifka Annisa, Dinas Pendidikan dan Pengadilan Agama tentang pencegahan pernikahan dini usia anak di Gunung Kidul.
  • Kebijakan mengenai pembentukan Jaringan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Kulon progo.
  • Lampung – Terbentuknya mekanisme penguatan rujukan pelaku kekerasan berbasis gender yang terdiri dari PKBI Lampung, Unit PPA Polda Lampung, Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi perempuan Damar, Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, UPT PKTK RSUAM, TeSA, P2TP2A LIP, Kejaksaan Tinggi Lampung, Puskesmas Sukaraja, Puskesmas Pinang Jaya. 
  • Jakarta – Adanya perhatian khusus dari KPPPA pada implementasi Program MenCare+. Pada bulan Desember, staf divisi Perlindungan Perempuan dan Anak mengunjungi daerah intervensi MenCare+ yaitu di Gunung Kidul, Yogyakarta untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah bias melakukan integrasi program MenCare+ dalam rencana kerja tahun 2015. Kunjungan ini juga merupakan uji coba inisiatif draft Kebijakan tentang ‘Pedoman Pelibatan laki-laki Dalam Pencegahan Kekerasan berbasis gender”

Terlihat bahwa berbagai usaha untuk mendukung kinerja pemerintah adalah kegiatan merepresentasi masyarakat kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas, dilakukan secara sukarela, sebagai suatu pengungkapan dedikasi kepada perjuangan untuk kualitas kehidupan bersama yang lebih baik.